Kawal Soal Pertambangan di Konkep, Forsemesta Minta Polda Sultra Hentikan Aktivitas PT. GKP

Pengawalan persoalan pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus digelorakan Presidium Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (FORSEMESTA) Sultra.

Kali ini Organisasi itu menyoroti adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) yang terletak di Desa Roko-roko, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bahkan mereka meminta Kepolisian Daerah (Polda) sultra menghentikan aktivitas PT. GKP. Pasalnya keberadaan PT.GKP melanggar undang-undang yang ada.

“Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kemudian Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah terang memerintahkan kepada semua komponen bangsa indonesia bahwa sangat diharamkan adanya aktivitas pertambangan didalam pulau kecil tidak terkecuali Wilayah Konawe Kepulauan dengan luas 857,68 Km persegi,” kata Koorinator Presidium Forsemesta, Muhammad Ikram Pelesa dalam keterangan persnya. 

“Kok masih dibiarkan PT. GKP beraktivitas, bukannya UU No. 1 Tahun 2014 kan telah Jelas melarang adanya aktivitas pertambangan dipulau kecil, tidak terkecuali Konkep yang luasannya tergolong pulau kecil itu,” ucapnya

Mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen CSR Universitas Trisakti ini menambahkan bahwa PT. GKP merupakan salah satu perusahaan yang dibekukan IUP nya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas pertimbangan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWPPPK),

“PT. Gema Kreasi Perdana kan sudah dibekukan beberapa waktu lalu oleh pemprov, kalau perusahaan ini dibiarkan terus berjalan maka Pemprov tidak serius mengawal keputusannya,” ujarnya

 Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam PB HMI ini meminta pihak kepolisian daerah sulawesi tenggara untuk menghentikan aktivitas PT. GKP, Karena menurutnya tidak boleh ada aktivitas pertambangan dipulau wawonii, ditambahkannya lagi bahwa perusahaan tersebut telah beroperasi tapi diduga belum mempunyai izin pelabuhan khusus

 “Kami minta Polda Sultra segera hentikan aktivitas PT. GKP Diwawonii, selain diduga belum memiliki Izin pelabuhan khusus juga tidak boleh ada aktivitas pertambangan daerah tersebut,” tegasnya

Ia menegaskan jika Pihak Polda Sultra tidak segera menindakinya, pekan depan pihaknya akan melaporkan PT. GKP ke Mabes Polri dan KPK RI atas Aktivitasnya yang diduga menyalalahi aturan, Ia juga meminta masyarakat Konawe Kepulauan untuk tetap istiqomah melakukan perlawanan ‘TOLAK TAMBANG’ di pulau wawonii, sebab menurutnya ada bencana besar menanti masyarakat konawe kepulauan jika aktivitas pertambangan masih dibiarkan beroperasi.

“Jika tidak segera ditindak, maka minggu Depan Aktivitas PT. GKP Akan kami laporkan ke MABES POLRI dan KPK RI, kami meminta masyarakat Konawe Kepulauan untuk tetap istiqomah melakukan perlawanan TOLAK TAMBANG dipulau wawonii, saya yakin bencana besar menanti masyarakat konkep,” tandasnya.

–

Sumber: Sutraline